buy clomid appearance surgical order flomax regimen treatment order zithromax without prescrption massages surgery buy amoxicillin Wetting Muscle order ventolin familiar beyond order dapoxetine without prescrption colored perhaps buy priligy too movement
Skip to content

Green color

Cari

Bahasa


Alamat Kampus:
Kampus Unsrat, Bahu Manado 95115
Telp. (0431)863886,863786
Fax. (0431)822568
Email: rektorat@unsrat.ac.id
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini1150
mod_vvisit_counterKemarin1857
mod_vvisit_counterMinggu ini7965
mod_vvisit_counterMinggu lalu12913
mod_vvisit_counterBulan ini33373
mod_vvisit_counterBulan lalu71569
mod_vvisit_counterTotal5322933

Tamu Online: 105
IP anda: 54.87.93.157
Waktu: 2014-09-18 15:41
SEMINAR HASIL PENELITIAN IDENTIFIKASI MASALAH PERLINDUNGAN PERBATASAN INDONESIA-PHILIPINA DALAM PERSPEKTIF SOSIAL EKONOMI DAN POLITIK

DSC_0343Dalam rangka peningkatan keamanan dan mekanisme kerjasama dalam upaya penanganan wilayah perbatasan khususnya di wilayah Pulau terluar Sulawesi Utara, Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) bekerjasama dalam melakukan kajian penelitian mengenai Identifikasi Masalah Perlindungan Perbatasan Indonesia-Philipina  Dalam Perspektif Sosial Ekonomi Dan Politik, Jumat (2/7) di lantai 4 Gedung Pusat Administrasi Universitas Sam Ratulangi.

Seminar sehari membahas kajian komprehensif di wilayah Perbatasan Kepulauan Talaud – Provinsi Sulawesi Utara  Sebagai  Salah Satu  Bahan DSC_0344Rekomendasi Kebijakan Bagi Wilayah-wilayah Terluar Indonesia dalam bentuk kerjasama ini dimulai pukul 13.15 akan memperkaya rekomendasi mengenai kebijakan wilayah Republik Indonesia, dengan demikian pengalaman tentang kejadian lepasnya pulau-pulau terluar di Republik Indonesia tidak terulang kembali.

Seminar penelitian bersama antara BPPK dan UNSRAT telah melakukan ekplorasi penelitian  pada aspek-aspek penelitian mengenai bagaimanakah posisi dan kondisi kontemporer dari status batas wilayah laut Indonesia – Phillipina, potensi riil dari sumber daya Laut  di wilayah Kab. Kepulauan Talaud, pola hubungan antara masyarakat Talaud (Miangas khususnya) dan masyarakat Mindanao di Philipina Selatan, bagaimanakah sesungguhnya kondisi rill sosial ekonomi masyarakat di kabupaten kepulauan Talaud, serta persepsi  politik masyarakat Talaud terhadap pemerintah Indonesia, terutama menyangkut loyalitas kebangsaan.

DSC_0362Rektor Universitas Sam Ratulangi Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH sebagai Penanggung Jawab Utama serta Prof. Dr. David A. Kaligis, DEA selaku Ketua Tim Peneliti bersama anggota tim peneliti yang diantaranya Prof Ir. K.W. Alex Masengi, MSc, Ph.D, Drs. Alex J. Ulaen DEA, Devie Sondakh, SH, MH, dan Drs. Michael Mamentu, MA berdasarkan pada surat perjanjian kontrak kerja No.00176cb05/201066/11 antara BPPK dan UNSRAT. Melalui Ketua Tim Peneliti Prof. Dr. David A. Kaligis, DEA memaparkan bahwa tujuan penelitian yang dilakukan diantaranya untuk merumuskan rekomendasi atas kebijakan mengenai peningkatan keamanan di wilayah perbatasan laut Republik Indonesia, merumuskan rekomendasi atas mekanisme kerjasama yang dapat diwujudkan antara instansi terkait maupun organisasi masyarakat dalam rangka upaya peningkatan pengamanan perbatasan laut Republik Indonesia, dan menjajaki peluang kerjasama yang dapat dilakukan untuk pengembangan potensi wilayah perbatasan

Sekretaris BPPK, Yusra Khan dalam kata sambutannya menjelaskan bahwa selama ini penanganan wilayah perbatasan lebih kepada pendekatan DSC_0372keamanan (Security Approach).  Dalam 2 tahun terakhir baru ada 2 kajian yang dilakukan oleh BPPK yaitu pada tahun 2008 di Batam dan tahun 2009 di Manado sebelum penyelenggaraan World Ocean Conference (WOC).  Namun diakui, kedua kegiatan ini masih berupa 2 lokakarya biasa, sehingga dengan memperhatikan kepentingan kita (Bangsa Indonesia) yang semakin krusial dalam issue perbatasan maka BPPK memutuskan untuk membuat kajian penelitian melalui kerjasama dengan salah satu Perguruan Tinggi  yang memiliki center of exelence untuk issue perbatasan laut.  Yusra Khan berharap agar kedepan akan diperlukan peningkatan keamanan dan mekanisme kerjasama dalam upaya penanganan wilayah perbatasan.

Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH selaku Penanggung Jawab Utama Tim Peneliti sekaligus sebagai Rektor Universitas Sam Ratulangi dalam Sambutannya mengatakan bahwa ia merasa bangga dan berterima kasih  atas hubungan kerjasama antara Universitas Sam Ratulangi dan Lembaga-Lembaga di luar institusi terutama kepada Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.  Prof. Dr.  Donald A. Rumokoy, SH MH melanjutkan bahwa  ini bukan untuk pertama kali Pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bekerjasama dengan Universitas Sam Ratulangi, namun kerjasama dalam berbagai hal sudah terjalin sebelumnya, termasuk perekrutan alumni UNSRAT oleh pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan harapan ke depan frekuensi kerjasama ini dapat ditingkatkan.

DSC_0341Menanggapi issue perbatasan di Propinsi Sulawesi Utara, Rektor Universitas Sam Ratulangi memaparkan bahwa telah menjadi fokus penelusuran dan perhatian bahkan sebelum Bangsa Indonesia Merdeka dan melalui Kementerian Luar Negeri (mengenai perbatasan Talaud) menjadi hangat dibicarakan terutama di forum Internasional.  Sementara itu, masalah keamanan daerah perbatasan tidak bisa kita pungkiri  (sembuyikan) lagi, bahwa daerah ini sangat rawan sebagai jalur terorisme termasuk pada saat ini lebih dari 10.000 warga Sangihe dan Talaud bermukim di Filipina Selatan.  Untuk pertukaran lintas perdangangan tradisonal yang terjadi di Talaud yang seharusnya melalui Jakarta namun lintas perdagangan ini langsung masuk di daerah perbatasan.  “belakangan ini saya mengikuti perkembangan issue daerah perbatasan, dan telah  banyak perhatian dari pemerintah RI terhadap daerah perbatasan, nah dengan demikian perhatian terhadap perbatasan kita yang dulu pernah kehilangan pulau di Kalimantan Timur bagian utara tentu atas perhatian dari pemerintah RI saat ini, tidak akan ada lagi pulau yang hilang termasuk Pulau Miangas’, tegas Rektor.

DSC_0385Usai  kata sambutan dari Rektor Universitas Sam Ratulangi, selanjutnya pemaparan hasil penelitian dibawakan oleh 4 orang pemateri Devie Sondakh, SH, MH yang  mewakili Tim Universitas Sam Ratulangi, Kol. Alex Firmansyah. R mewakili Danlatamal serta Drs. Max. GM. Gagola, SH MH mewakili Pemerintah Daerah dari  Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang ditindaklanjuti dengan Focus Group Discussion (FGD).  Beberapa rekomendasi dari Seminar tersebut diantaranya, : 1)masalah perlindungan (penentuan) batas wilayah laut Indonesia – Philipina harus segera “digarap” secara lebih intens, karena menyangkut kerugian negara dalam jumlah yang tidak kecil, 2) Sangat perlu untuk segera dilakukan optimalisasi kekuatan Angkatan Laut RI di perbatasan  Talaud. 3) Sangat dibutuhkan dukungan pemerintah pusat (kebijakan yang bersifat teknis) untuk memperkuat kemampuan daerah dalam  mengelola sumber daya laut yang ada, 4)Perlu dilakukan deregulasi perdagangan lintas batas (utamanya di sektor perikanan laut), 5) Untuk menghindari rumitnya penanganan pelintas batas, pemerintah harus segera melakukan  penanganan khusus (pemberian status warga negara yang jelas bagi para undocumented citizen  (orang-orang dari Talaud yang sudah lama tinggal di Philipina Selatan, namun tidak memiliki kewarganegaraan), 6) Kebijakan pembangunan di kabupaten Talaud harus segera diarahkan pada sektor kelautan, 7) Potensi laut kabupaten Talaud sangat urgen untuk harus difokuskan pada perdagangan internasional dengan model Border Trade Area, 8)Kabupaten Talaud sebaiknya dijadikan sentra industri perikanan di Sulawesi Utara, karena posisinya yang sangat strategis di kawasan Pasifik dan terletak pada jalur laut perdagangan internasional. Ini akan menguntungkan bagi tidak hanya bagi pihak daerah, tetapi juga bagi para investor karena akan dapat menciptakan efisiensi perdagangan, 9) Perlu segera dibuat kebijakan strategis untuk mengatasi pencurian ikan yang amat merugikan pihak Talaud dan Sulawesi Utara khususnya dan Indonesia secara umum, 10)  Pemerintah provinsi sebaiknya memberikan dukungan yang optimal bagi pembangunan infrastruktur sosial di Talaud. Terutama dalam hal pembangunan jalan darat karena ini akan membuka keterisolasian wilayah-wilayah pedesaan di Talaud. Dengan sendirinya akan memberikan efek ekonomi yang positif bagi masyarakat.

DSC_0356Dalam acara tersebut tidak lupa juga diadakan pertukaran cenderamata antara BPPK dan UNSRAT.  Akhirnya, kegiatan seminar Identifikasi Masalah Perlindungan Perbatasan Indonesia-Philipina  Dalam Perspektif Sosial Ekonomi Dan Politik langsung ditutup oleh Pembantu Rektor Bidang Kerjasama dan Hubungan Internasional  yang turut dihadiri oleh representasi komunitas masyarakat Kepuluan Miangas, DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, DPRD Propinsi Sulawesi Utara, Kementarian pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia, Dekan Fakultas Hukum Unsrat, Dekan FPIK Unsrat, Dekan FISIP Unsrat, Perwakilan Mahasiswa FISIP,  Fak. HUKUM dan Fak. Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi, serta perwakilan dari media massa di Sulawesi Utara. //>>TBM>>HTL