buy clomid appearance surgical order flomax regimen treatment order zithromax without prescrption massages surgery buy amoxicillin Wetting Muscle order ventolin familiar beyond order dapoxetine without prescrption colored perhaps buy priligy too movement
Skip to content

Green color

Cari

Bahasa


Alamat Kampus:
Kampus Unsrat, Bahu Manado 95115
Telp. (0431)863886,863786
Fax. (0431)822568
Email: rektorat@unsrat.ac.id
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini16
mod_vvisit_counterKemarin1838
mod_vvisit_counterMinggu ini11105
mod_vvisit_counterMinggu lalu12468
mod_vvisit_counterBulan ini38067
mod_vvisit_counterBulan lalu48971
mod_vvisit_counterTotal5428296

Tamu Online: 74
IP anda: 23.22.173.58
Waktu: 2014-11-22 00:14
SEMINAR NASIONAL PERIKANAN TANGKAP

TEMA PENGUATAN SUMBERDAYA IKAN MENUJU EKONOMI BIRU INDUSTRIALISASI PERIKANAN TANGKAP

Seminar ini dibuka langsung oleh  Gubernur Sulawesi Utara, yang diselenggarakan di  2 tempat di kampus Universitas Sam Ratulangi yakni di Auditorium lantai empat Rektorat dan Pasca Sarjana Unsrat pada tanggal 30 - 31 Oktober 2012 diikuti oleh kurang lebih 300 peserta yang berasal dari para peneliti dan pengelola perikanan, pelaku usaha, mitra bahari, perguruan tinggi dan luar negeri. Organisasi profesi Sarjana Perikanan, LIPI, BPPT-Ristek LSM yang bergerak di bidang perikanan, perbankan, dan asosiasi industri perikanan Jepang dan Korea Selatan.

Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang menjadi Keynote Speaker dalam Seminar Nasional Perikanan Tangkap “Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Menuju Ekonomi Biru Industrialisasi Perikanan Tangkap” yang diselenggarakan atas kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), Ikatan Sarjana Perikanan Perikanan Indonesia (ISPIKANI), FPIK Universitas Sam ratulangi (UNSRAT) Manado, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Seminar Nasional Perikanan Tangkap ini bertujuan untuk memperkuat jejaring pengelolaan sumberdaya ikan (SDI) berkelanjutan untuk mendukung industrialisasi perikanan berbasis iptek dan merumuskan konsep berbagai upaya dalam penguatan pengelolaan SDI terutama di koridor 4 Sulawesi program MP3EI (Master Plan Perluasan  dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia).
Selain Gubernur Sulawesi Utara, peserta juga akan membahas materi yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perikanan dan Kelautan RI Dr. Ir. Gellyn Yusuf M.Sc dan pejabat Eselon 1 dan 2 Kementerian Perikanan dan Kalautan RI.
Seminar ini menghasilkan rumusan berupa rekomendasi dan rencana tindak lanjut yakni :

Rekomendasi  Seminar

  1. Kebijakan pengelolaan perikanan harus diimplementasikan berdasarkan ketersediaan basis ilmiah (Inovasi dan Teknologi).  Kajian stok ikan, inovasi teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan harus menjadi basis bagi pengalokasian sumberdaya dan pengembangan armada penangkapan.
  2. Pengaturan alat tangkap yang lebih selektif dan ramah lingkungan untuk mengurangi by catch perlu dilakukan.  Selain itu, pemanfaatan by catch menjadi produk bernilai tambah tinggi seperti surimi dan tepung ikan perlu digalakkan diikuti dengan penegakan hukum yang tegas.
  3. Penyediaan penakapan, di atas kapal hingga konsumen perlu segera dilakukan.
  4. Pemahaman terhadap pentingnya sanitasi dan higiena harus terus dilakukan diikuti dengan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dan higiena.  Perlu dibuat model kapal tangkap yang memenuhi persyaratan sanitasi dan higiena serta perlu adanya apresiasi harga terhadap mutu hasil tangkapan maupun produk olahan.  Diservikasi produk perlu didorong untuk meningkatkan ragam produk (misalnya melalui pelatihan-pelatihan) dengan pendekatan setiap daerah memiliki produk unggulan.  Perlu dibentuk sertifikasi oleh buyer kepada produsen melalu konsep supplier approval program (SAP) yanga menjamin penyediaan bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan yang dituntut oelh buyer.
  5. Peran kelembagaan litbang perikanan harus disinergikan, diperluas dan diintegrasikan dengan kapasitas libang di daerah dan Perguruan Tinggi sehingga menghasilkan data dan informasi aktual dan akurat yang akan meningkatkan penguatan pengelolaan perikanan menuju ekonomi biru dan industrialisasi perikanan.  Peran Swasta dalam Penerapan Penglolaan Perikanan yang berkelanjutan, seperti yang mulai dikembangkan untuk perikanan rajungan perlu terus dikembangkan untuk komoditas lainnya.
  6. Pengembangan Sumberdaya Manusia profesional dan Penguatan kelembagaan dalam industrialisasi perikanan tangkap perlu terus dikembangkan.  Penyediaan SDM yang terampil dilakukan melalui link and match antara industri dengan perguruan tinggi. Komunikasi antara industri dan perguruan tinggi (tracer study) terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan industri.
  7. Model pengelolaan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara terpadu (berbasis ekosistem dengan rezim ko-manajemen) di perairan umum daratan potensial, seperti perikanan bilih di Danau Toba, patin di Waduk Gajahmungkur dan Malahayu (Jawa Tengah) perlu dikembangkan di badan air lainnya untuk mendukung industrialisasi perikanan
  8. Optimasi pemanfaatan permodalan melalui perbankan yang sudah disediakan pemerintah perlu dilakukan untuk mendukung pengembangan industrialisasi perikanan tangkap.

Rencana Tindak Lanjut

  1. Peningakatan peran dan fungsi jejaring kerja dalam penyediaan data dan inforamsi sumberdaya ikan terkini perlu dilakukan melalui kerjasama libang KKP, Perguruan Tinggi dan Litbang di daerah dan Litbang terkait lainnya
  2. Penyelenggaraan workshop misal tentang pengelolaan sdi, pengawasan, pengendalian, efisiensi penangkapan dan inovasi teknoligi di bidang perikanan lainnya untuk meningkatkan pemahaman kepada seluruh pemangku kepentingan dalam penguatan pengelolaan perikanan tangkap.  Disamping itu, pertemuan ilmiah perlu dilakukan untuk mengawali Forum silaturahmi FKPPS.  Perlu dibentuk sertifikasi oleh buyer kepada produsen melalui konsep supplier approval program (SAP) yang menjamin penyediaan bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan yang dituntut oleh buyer.
  3. Penerapan model pengelolaan di WPP prioritas perlu dilakukan, sehingga menjadi model pengelolaan yang dapat dijadikan contoh penerapan model di WPP lainnya.
  4. Peningkatan kemampuan aparat Dinas Perikanan Daerah dalam pengelolaan perikanan melalui training dan penyuluhan.
  5. Mengacu kepada kondisi perikanan saat ini, perlu diterapkan pendekatan keberhatihatian dalam memberikan ijin penangkapan.
  6. Memberlakukan sansi yang tegas terhadap pelaku IUU fishing.
    • Perlu dilakukan “moratorium penangkapan” bagi beberapa daerah tertentu yang sudah jenuh
    • Perlu restrukturisasi di KKP agar mencerminkan bahwa pengelolaan perikanan adalah pilar utama perikanan :

      • Balai Penelitian Perikanan Laut perlu ditambah untuk kawasan timur;
      • Unit pengelolaan Perikanan minimal setara dengan echelon II
      • Kegiatan terkait dengan RFMO tidak ditangani secara adhoc, tetapi harus ada unit struktur khusus, minimal setara echelon II

(sk)