KUHP Perdata Buku III
BUKU KETIGA TENTANG PERIKATAN (VAN VERBINTENISSEN) BAB I PERIKATAN PADA UMUMNYA Bagian 1 Ketentuan-ketentuan Umum 1233. Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. 1234. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Bagian 2 Perikatan untuk Memberikan Sesuatu 1235. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termasuk kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan […]
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
BUKU KESATU ATURAN UMUM BAB I BATAS-BATAS BERLAKUNYA ATURAN PIDANA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN Pasal 1 (1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada (2) Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya. Pasal 2 Ketentuan pidana dalam perundang-undangan dangan Indonesia diterapkan bagi setiap […]
KUHP Perdata Buku I
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BURGERLIJK WETBOEK) BUKU KESATU TENTANG ORANG BAB I MENIKMATI DAN KEHILANGAN HAK KEWARGAAN (Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa) Pasal 1. Menikmati hak-hak kewargaan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan. 2. Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah […]
CENTER FOR ENVIRONMENTAL LAW, JUSTICE AND COMMUNITY-BASED MARINE AND COASTAL RESOURCES
Riwayat Pembentukan Perda Propinsi Pembentukan Perda Propinsi Sulawesi Utara tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu Berbasis Masyarakat memiliki latar belakang yang cukup panjang, dimulai dari upaya Proyek Pesisir (Coastal Resources Management Project) untuk menyusun peraturan desa pesisir di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Pada saat itu, seorang dosen Fakultas Hukum Unsrat, Denny Karwur, sejak Pebruari 1998 telah dipekerjakan […]
