UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Metode penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer seperti Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UndangUndang No. 4 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, PP No. 84 Tahun 2013 tentang […]
Buku KUHPerdata III tentang Perikatan
BUKU KETIGA TENTANG PERIKATAN (VAN VERBINTENISSEN) BAB I PERIKATAN PADA UMUMNYA Bagian 1 Ketentuan-ketentuan Umum 1233. Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. 1234. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Bagian 2 Perikatan untuk Memberikan Sesuatu 1235. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termasuk kewajiban untuk menyerahkan […]
KUHPerdata Buku II tentang Benda
BUKU KEDUA TENTANG BENDA (VAN ZAKEN) BAB I BARANG DAN PEMBAGIANNNYA Bagian 1 Barang pada Umumnya 499. Menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. 500. Segala sesuatu yang termasuk dalam suatu barang karena hukum perlekatan, begitu pula segala hasilnya, baik hasil alam, maupun hasil usaha kerajinan, […]
KUHPerdata Buku I
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BURGERLIJK WETBOEK) BUKU KESATU TENTANG ORANG BAB I MENIKMATI DAN KEHILANGAN HAK KEWARGAAN (Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa) Pasal 1. Menikmati hak-hak kewargaan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan. 2. Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah […]
UU No.9 Tahun 1998
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDENREPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwakemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yangdijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak AsasiManusia; b. bahwakemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umummerupakan wujud […]
UU No.5 Thn 1992 – Benda Cagar Budaya
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jatidiri bangsa dan kepentingan nasional; […]
